Arab Saudi Meminta Kemenakertans Kirim TKI
BECAK SIANTAR - Arab Saudi meminta Kemenakertans kirim TKI. Anda ingin bekerja jadi TKI di Arab Saudi? Kini saatnya anda mempersiapkan diri. Karena, Arab Saudi meminta Kemenakertans kirim TKI. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia membuka pintu pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal.
"Sekarang sedang ada pembahasan draf MoU (memorandum of understanding)," kata Menakertrans saat mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Diponegoro Majenang, Cilacap, Senin sore, seperti yang dilansir oleh AntaraNews.
Lebih lanjut media online tersebut memberitakan bahwa menurut dia, MoU tersebut akan mengatur gaji minimal TKI sebesar Rp4,5 juta, perlindungan, jaminan kerja, serta adanya hari libur bagi buruh migran sektor informal ini.
Ia mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam nota kesepahaman (MoU) itu.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah Republik Indonesia akan tetap mempertahankan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi seperti halnya yang telah diberlakukan di Yordania dan Kuwait.
"Tanpa itu (dipenuhinya persyaratan dalam MoU, red.), `no` (tidak, red.)," kata dia menegaskan.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan bahwa Kemenakertrans belum berencana menghentikan moratorium pengiriman TKI yang sudah berjalan selama dua tahun ini.
Menurut dia, pemerintah akan terus membenahi sistem dan persyaratan penempatan TKI di luar negeri selama moratorium tersebut diberlakukan.
Menakertrans mengatakan bahwa pemerintah akan memperketat persyaratan pengiriman TKI, salah satunya calon TKI harus lolos pelatihan kualifikasi 200 jam.
Selain itu, kata dia, pemerintah akan terus mengurangi pengiriman TKI sektor informal.
"Saat ini, persentase TKI sektor informal memang sudah menurun, tetapi masih tergolong tinggi karena mencapai 40 persen, sisanya bekerja di sektor industri. Bahkan, kualitas TKI sektor informal juga tergolong rendah karena 47 persen di antaranya lulusan SD (sekolah dasar) sehingga kerap bermasalah pascapenempatan di luar negeri," katanya.
Terkait dengan hal itu, Muhaimin mengharapkan SMK di lingkungan Nahdatul Ulama (NU) dapat berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan tenaga terampil karena mayoritas warga NU, termasuk kaum marginal dan tidak mampu.
"Warga NU masih tertinggal dalam ekonomi dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Demikian juga warga negara ini secara keseluruhan," kata dia yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Selain mengunjungi SMK Diponegoro Majenang, Muhaimin Iskandar juga menggelar silaturahmi dengan jajaran pengurus NU Kabupaten Cilacap.
Sumber : AntaraNews
 |
Kompas.com
Ilustrasi - TKI
|
Lebih lanjut media online tersebut memberitakan bahwa menurut dia, MoU tersebut akan mengatur gaji minimal TKI sebesar Rp4,5 juta, perlindungan, jaminan kerja, serta adanya hari libur bagi buruh migran sektor informal ini.
Ia mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam nota kesepahaman (MoU) itu.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah Republik Indonesia akan tetap mempertahankan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi seperti halnya yang telah diberlakukan di Yordania dan Kuwait.
"Tanpa itu (dipenuhinya persyaratan dalam MoU, red.), `no` (tidak, red.)," kata dia menegaskan.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan bahwa Kemenakertrans belum berencana menghentikan moratorium pengiriman TKI yang sudah berjalan selama dua tahun ini.
Menurut dia, pemerintah akan terus membenahi sistem dan persyaratan penempatan TKI di luar negeri selama moratorium tersebut diberlakukan.
Menakertrans mengatakan bahwa pemerintah akan memperketat persyaratan pengiriman TKI, salah satunya calon TKI harus lolos pelatihan kualifikasi 200 jam.
Selain itu, kata dia, pemerintah akan terus mengurangi pengiriman TKI sektor informal.
"Saat ini, persentase TKI sektor informal memang sudah menurun, tetapi masih tergolong tinggi karena mencapai 40 persen, sisanya bekerja di sektor industri. Bahkan, kualitas TKI sektor informal juga tergolong rendah karena 47 persen di antaranya lulusan SD (sekolah dasar) sehingga kerap bermasalah pascapenempatan di luar negeri," katanya.
Terkait dengan hal itu, Muhaimin mengharapkan SMK di lingkungan Nahdatul Ulama (NU) dapat berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan tenaga terampil karena mayoritas warga NU, termasuk kaum marginal dan tidak mampu.
"Warga NU masih tertinggal dalam ekonomi dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Demikian juga warga negara ini secara keseluruhan," kata dia yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Selain mengunjungi SMK Diponegoro Majenang, Muhaimin Iskandar juga menggelar silaturahmi dengan jajaran pengurus NU Kabupaten Cilacap.
Sumber : AntaraNews
loading...
No comments
Berkomentarlah Sesuai Topik. Jangan pasang link atau link tersembunyi di dalam komentar, karena akan kami hapus (pilih Name/URL bila ingin menuliskan URL / Link anda). Kami tidak betanggung jawab Isi komentar anda, oleh karena itu, berlakulah sopan.