Siapa Calon Kepala BIN?
BECAK SIANTAR - Kalau soal usul mengusulkan calon-calon menteri (Camen), saya kira sudah jamak lumrahnya. Konon kabarnya lebih dari 200 pendaftar dari berbagai kelompok masyarakat. Belum lagi usulan dari parpol pengusung dll. (Lihat laman www.tempo.co Jumat, 19 Sepmber 2014 dengan Judul: Ring Satu Jokowi Ramai-ramai Ajukan Nama Menteri). Namun demikian, saya tertarik dengan usulan yang satu ini, yaitu nama As'ad Ali (AA) yang konon diajukan oleh Pak Hendropriyono, untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
AA jelas bukan nama yang asing bagi dunia intelijen di negeri ini. Beliau bukan saja adalah orang sipil pertama yang pernah menduduki Wakil Kepala (Waka) BIN, tetapi juga orang yang seluruh kariernya berada di lembaga telik sandi nasional tersebut sampai pensiun pada 2011. AA kini menjadi orang nomor dua di PBNU sejak Muktamar di Makassar.
Jika beliau benar-benar diusulkan menjadi petinggi BIN tentu hal ini merupakan sebuah perubahan paradigma dan praksis di lembaga strategis RI karena beberapa hal:
1). Sipil akan memimpin BIN untuk pertama kalinya zejak masa Orba;
2). Orang karier BIN bisa memegang tampuk pimpinan dari Waka sampai Kepala;
3). Kedekatan dengan ormas terbesar Islam di dunia (NU) akan membuat lembaga ini memiliki akses terhadap kekuatan Islam moderat dan bervisi kebangsaan;
4). Pemerintah Jokowi-Jk menunjukkan komitmen terhadap prinsip "civilian supremacy," yg bisa menghapus stigma seakan-akan intelijen identik dengan militer;
5). Pesan kepada rakyat tentang implementasi dari platform politik Jokowi yang akan melakukan pembenahan lembaga intelijen.
Masih ada beberapa plus yang lain jika AA memamg terpilih, termasuk fakta bahwa beliau juga seorang yang memiliki karya-karya ilmiah terkait masalah-masalah strategis di luar inteliijen, termasuk hukum, politik, ideologi, dan tentu saja masalah keislaman. Kapasitas tersebut diakui oleh dunia akademis sehingga AA dianugerahi gelar Doktor HC oleh Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Karya beliau tentang Pancasila dan Ideologi-Ideologi di Indonesia sangat penting sebagai referensi baik bagi akademisi maupun praktisi.
Tentu saja pengusulan ini bukan tanpa pengritik. Setidaknya pihak-pihak yang sinis terhadap BIN akan menolak AA karena diusulkan oleh Pak Hendropriyono. Pihak-pihak yang belum puas dengan penuntasan kasus-kasus HAM berat, khususnya kasus pembunuhan almarhum Munir, tentu akan mempertanyakan nama ini dan bisa jadi menolaknya. Itu semua saya kira biasa saja dan perlu untuk dijawab secara lugas dan tegas. Dan saya yakin pihak pengusul maupun AA sendiri tentu sudah siap utk memberikan klarifikasi.
BIN memang sangat perlu melakukan revitalisasi apalagi setelah memiliki landasan UU No. 17 Th. 2011. Komitmen untuk menjadi bagian utama dalam menjaga keananan nasional sangat perlu diwujudkan dalam bingkai negara demokratis. BIN harus melakukan transformasi baik visi maupun praksisnya sehingga ia menjadi mata dan telinga negara dan tidak lagi dikaitkan dengan intrik politik atau semata-mata alat kekuasaan belaka. Akankah nama AA berhasil diterima oleh Jokowi-JK? Kita lihat saja nanti. [ASHikam]
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam (19 September 2014)
 |
TEMPO.CO/Imam Sukamto
Jokowi-JK, tertawa usai beri keterangan pers kepada awak media, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014.
|
AA jelas bukan nama yang asing bagi dunia intelijen di negeri ini. Beliau bukan saja adalah orang sipil pertama yang pernah menduduki Wakil Kepala (Waka) BIN, tetapi juga orang yang seluruh kariernya berada di lembaga telik sandi nasional tersebut sampai pensiun pada 2011. AA kini menjadi orang nomor dua di PBNU sejak Muktamar di Makassar.
Jika beliau benar-benar diusulkan menjadi petinggi BIN tentu hal ini merupakan sebuah perubahan paradigma dan praksis di lembaga strategis RI karena beberapa hal:
1). Sipil akan memimpin BIN untuk pertama kalinya zejak masa Orba;
2). Orang karier BIN bisa memegang tampuk pimpinan dari Waka sampai Kepala;
3). Kedekatan dengan ormas terbesar Islam di dunia (NU) akan membuat lembaga ini memiliki akses terhadap kekuatan Islam moderat dan bervisi kebangsaan;
4). Pemerintah Jokowi-Jk menunjukkan komitmen terhadap prinsip "civilian supremacy," yg bisa menghapus stigma seakan-akan intelijen identik dengan militer;
5). Pesan kepada rakyat tentang implementasi dari platform politik Jokowi yang akan melakukan pembenahan lembaga intelijen.
 |
Ist.
Prof. Muhammad AS Hikam
|
Tentu saja pengusulan ini bukan tanpa pengritik. Setidaknya pihak-pihak yang sinis terhadap BIN akan menolak AA karena diusulkan oleh Pak Hendropriyono. Pihak-pihak yang belum puas dengan penuntasan kasus-kasus HAM berat, khususnya kasus pembunuhan almarhum Munir, tentu akan mempertanyakan nama ini dan bisa jadi menolaknya. Itu semua saya kira biasa saja dan perlu untuk dijawab secara lugas dan tegas. Dan saya yakin pihak pengusul maupun AA sendiri tentu sudah siap utk memberikan klarifikasi.
BIN memang sangat perlu melakukan revitalisasi apalagi setelah memiliki landasan UU No. 17 Th. 2011. Komitmen untuk menjadi bagian utama dalam menjaga keananan nasional sangat perlu diwujudkan dalam bingkai negara demokratis. BIN harus melakukan transformasi baik visi maupun praksisnya sehingga ia menjadi mata dan telinga negara dan tidak lagi dikaitkan dengan intrik politik atau semata-mata alat kekuasaan belaka. Akankah nama AA berhasil diterima oleh Jokowi-JK? Kita lihat saja nanti. [ASHikam]
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam (19 September 2014)
loading...
No comments
Berkomentarlah Sesuai Topik. Jangan pasang link atau link tersembunyi di dalam komentar, karena akan kami hapus (pilih Name/URL bila ingin menuliskan URL / Link anda). Kami tidak betanggung jawab Isi komentar anda, oleh karena itu, berlakulah sopan.